Sejarah dan Jenis Politik Etis di Indonesia
Politik etis adalah politik yang dianut oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) sejak tahun 1901 hingga 1942, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan rakyat pribumi.
Politik etis juga disebut sebagai politik balas budi, karena dianggap sebagai bentuk pengakuan dan penggantian atas kerugian yang ditimbulkan oleh politik tanam paksa yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda.
Selain itu, politik etis didasarkan pada pemikiran bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral dan hutang budi terhadap bangsa Indonesia, yang telah memberikan keuntungan besar bagi Belanda melalui sumber daya alam dan tenaga kerja murah.
Jenis Politik
Politik etis memiliki tiga program utama, yang dikenal sebagai Trias Van Deventer, yaitu:
– Irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki sistem pengairan dan bendungan untuk mendukung sektor pertanian, terutama padi.
– Emigrasi, yaitu mengajak atau memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang penduduknya, terutama di luar Pulau Jawa, untuk membuka lahan baru dan mengurangi kemiskinan.
– Edukasi, yaitu memperluas dan meningkatkan akses pendidikan bagi rakyat pribumi, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, serta memberikan kesempatan bagi kaum terpelajar untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Contoh Politik
Beberapa contoh pelaksanaan politik etis di bidang irigasi adalah pembangunan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, dan Waduk Batutegi di Lampung. Contoh pelaksanaan politik etis di bidang emigrasi adalah program transmigrasi yang mengirimkan penduduk Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Contoh pelaksanaan politik etis di bidang edukasi adalah pendirian sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi, seperti Sekolah Rakyat (SR), Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Algemene Middelbare School (AMS), dan Rechtshogeschool (RHS).
Dampak Politik Etis
Politik etis memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya adalah meningkatnya kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan rakyat pribumi, serta munculnya kesadaran nasional dan gerakan pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Dampak negatifnya adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja oleh Belanda, terjadinya konflik sosial dan budaya antara penduduk asli dan pendatang, serta adanya diskriminasi dan ketimpangan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.
Tokoh Belanda Dan Indonesia Yang Mendukung Politik Etis di Indonesia
Berikut adalah beberapa tokoh Belanda dan Indonesia yang mendukung politik etis di Indonesia, beserta penjelasan singkat tentang peran dan kontribusi mereka:
1.Tokoh Belanda
– Pieter Brooshooft: Ia adalah seorang wartawan dan sastrawan yang menjadi pelopor terbentuknya kebijakan politik etis. Ia melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa dan menulis laporan mengenai keadaan Hindia Belanda yang sangat menyedihkan karena kebijakan tanam paksa pemerintah. Ia juga menuntut agar dibentuknya Partai Hindia agar kepentingan Hindia Belanda terwakili di parlemen.
– C. Th. van Deventer: Ia adalah seorang ahli hukum dan politikus yang pergi ke Indonesia untuk menjadi pengusaha perkebunan. Ia menulis “Een Eereschuld” yang berarti “Utang Kehormatan”, yang memaparkan bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral dan hutang budi terhadap rakyat Indonesia, yang telah menderita akibat politik tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja.
Ia juga mengusulkan tiga program utama politik etis, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi, yang dikenal sebagai Trias Van Deventer.
– Eduard Douwes Dekker: Ia adalah seorang sastrawan dan aktivis yang dikenal dengan nama pena Multatuli. Ia menulis novel “Max Havelaar” yang menggugat kekejaman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Novel ini menjadi salah satu karya sastra yang mempengaruhi kesadaran nasional dan gerakan pergerakan nasional di Indonesia.
2. Tokoh Indonesia
– Ki Hajar Dewantara: Ia adalah seorang pendidik, budayawan, dan pejuang kemerdekaan yang mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkepribadian Indonesia. Ia juga menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia.
– Soewardi Soerjaningrat: Ia adalah seorang tokoh pergerakan nasional yang mendirikan Boedi Oetomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ia juga menulis pamflet “Als Ik Eens Nederlander Was” yang berarti “Andaikata Aku Seorang Belanda”, yang mengecam diskriminasi dan penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia.
– Sukarno: Ia adalah seorang proklamator dan presiden pertama Indonesia, yang memimpin perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI), organisasi politik yang menuntut kemerdekaan Indonesia secara tegas dan radikal.
Dan itulah penjelasna tentang politik etis di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada aartikel menarik lainnya.
